Kedudukan hukum KUHP dilatarbelakangi berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dalam BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Adapun Qanun Aceh dilatarbelakangi dengan pemberlakuan syariat Islam; (3). Hubungan atau relevansi kedudukan hukum antara KUHP dan Qanun Aceh, terletak pada tujuan untuk memelihara agama, moral terhadap Pancasila, memelihara harta dan benda, supaya tetap terjaga keberkahannya.
Tidak dipungkiri bahwa fenomena judi online begitu cepat tersebar luas dan penggunanya semakin beragam, termasuk para mahasiswa. Kominfo juga melaporkan adanya konten judi online yang terjaring di internet. Total selama lima tahun terakhir terdapat delapan ratus ribu konten yang diblokir terkait judi online.
Seiring hal itu, pemberantasan judi online yang marak di Indonesia mendapatkan perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun hingga menerbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online sebagai Ketua Satgas Penindakan Judi Online. Semakin tinggi RTP, semakin besar peluang pemain untuk mendapatkan kemenangan. Namun, RTP tidak pernah mencapai 100% atau lebih, karena itu berarti bahwa penyedia layanan judi online akan rugi.
Kementerian terkait diharapkan bekerja sama untuk memberantas praktik ini. Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar. “Itu salah satu opsi, namun dalam dunia internet yang borderless, bisa-bisa mereka lewat negara lain,” kata Budi Arie saat itu. Mereka mengirim pesan seperti “halo kak, saya admin dari judi blablaba, mau menawarkan kakak ke platform ini dengan jaminan jackpot sekian kali, nanti saya akan kasih link kalau kakak mau top up.”
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membeberkan, dua persen dari total pemain judi online di Indonesia ternyata anak-anak di bawah usia 10 tahun. Berdasarkan data yang dimiliki Menko Hadi, tercatat sebanyak 80 persen dari 2,37 juta pemain judi online berasal dari kalangan menengah ke bawah. Seiring upaya pemerintah memberantas judi online, Menko Hadi memimpin rapat kerja Satgas Judi Online di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu, 19 Juni 2024. Presiden Jokowi pernah menuturkan, Satgas Judi Online ini dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online. Selain itu, ia mengajak seluruh tokoh agama hingga masyarakat luas jika ada indikasi tindakan judi online.
Lebih dari itu, MUI pun menganggap judi online sebagai persoalan bangsa yang serius. “Kita panjatkan puji dan syukur kita semua diberikan kesehatan, berkoordinasi siang hari ini dalam rapat koordinasi seluruh BLACK SEO LINKS, BACKLINKS, SOFTWARE FOR MASS BACKLINKING – TELEGRAM @SEO_LINKK jajaran satuan tugas,” ujar Hadi Tjahjanto di Kemenko Polhukam, Jakarta. Penjelasan lain mengenai judi online dapat Anda simak dalam artikel Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya).
Leave a comment